Perkembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak terlepas dari perkembangan teori dan konsep ilmu pengetahuan. Ruang lingkup SAKIP meliputi strategic planning, management planning dan operational control. Dimana strategic planning berfungsi sebagai penetapan ukuran keberhasilan, management panning berfungsi sebagai merumuskan proses dan kegiatan, anggaran, struktur organisasi, pengelolaan sdm, ukuran kinerja individu, sedangkan operational control berfungsi untuk melaksanakan tugas dalam mecapai tujuan yang telah ditetapkan.

SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi fokus penting dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dijelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi:

  • Rencana Strategis
    Memastikan Sasaran K/L Dan Pemda Sesuai Dengan Sasaran Pembangunan Nasional Dan Berorientasi Hasil.
  • Perjanjian Kinerja
    Memastikan Upaya Pencapaian Target-Target Diperjanjikan Kepada Pejabat Yang Berkompeten.
  • Pengukuran Kinerja
    Memastikan Kemajuan Pencapaian Target Diukur Dengan Tepat.
  • Pengelolaan Kinerja
    Memastikan Data Kinerja Dikelola Dengan Baik Untuk Mengetahui Pencapaian Dari Tahun Ke Tahun.
  • Pelaporan Kinerja
    Memastikan Pencapaian Kinerja Dilaporkan Kepada Pemberi Amanah Secara Jujur
  • Review dan Evaluasi Kinerja
    Memastikan Pencapaian Kinerja Telah Direviu Dan Dievaluasi.

Dan yang terakhir, untuk menyempurnakan penyelenggaraan SAKIP yaitu adanya Perbaikan berkelanjutan dengan memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja.

Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi adalah proses yang disengaja untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi publik dan sikap serta perilaku birokrat publik yang terlibat dalam rangka mempromosikan efektivitas organisasi dan mencapai tujuan pembangunan nasional (Quah, 1976). Dalam konteks implementasi di indonesia terdapat 8 area perubahan sebagai proses inti dari reformasi birokrasi yaitu : Deregulasi Kebijakan, Manajemen Perubahan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana dan Penataan SDM Aparatur.

Performance Based Budgeting

Performance Based Budgeting (Penganggaran Berbasis Kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada outcome/hasil organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Ciri utama Performance Based Budgeting adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dan hasil yang diharapkan (outcome), sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan.